Affandi salah satu warga Kangayan,menjelaskan, tidak adanya tindakan tegas terhadap guru-guru di pulau Kangayan yang sering bolos, salah satunya diakibatkan oleh kurangnya kontrol oleh UPT Pendidikan setempat.
Menurutnya, kurangnya kontrol tersebut diantaranya diakibatkan oleh Kepala UPT setempat yang lebih fokus mengurusi bisnis bahan bakar minyaknya dari pada mengurusi Pendidikan.
Affandi mengaku tidak melarang seorang PNS 'Nyambi' pekerjaan lain, asalkan pekerjaan utamanya tidak diterlantarkan. Tetapi ironisnya NR malah sebaliknya, ia dianggap lalai akan tugasnya karena pekerjaan lain.
Karena itu menurut Affandi, pihaknya merasa perlu melaporkan hal tersebut ke Komisi D DPRD Sumenep. Namun Affandi merasa kecewa, karena saat hendak melaporkan hal tersebut , dirinya tidak diterima oleh Ketua Komisi D, dengan dalih harus prosedural, yaitu mengirimkan surat resmi terlebih dahulu.
Sementara,ditempat terpisah Ketua Komisi D DPRD Sumenep,Subaidi, mendesak Dinas terkait segera memproses UPT yang diduga menjadi pengusaha BBM tersebut. Menurutnya, apapun alasannya, seorang Abdi Negara yang masih aktif tidak boleh melalaikan tugas-tugasnya. Apalagi hanya kerana persoalan sibuk berbisnis BBM.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar